Namun banyak yang menyangsikan tuduhan tersebut. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, dengan proses perhitungan KPU yang terbuka, dinilai kecil kemungkinan adanya penggelembungan suara dengan bantuan para peretas.
Apalagi, lanjut dia, perhitungan KPU dilakukan berdasarkan hasil suara di form C1 yang kemudian di-scan dan diunggah, sehingga dapat dicocokkan dengan hasil rekapitulasi suara.
"Saya kira soal tuduhan itu harus dibuktikan," ujar Titi kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (23/7/2014).
"Sistem KPU sangat terbuka, kalau pasangan calon (Prabowo) punya salinan C1 bisa dibandingkan hasil scan (KPU) dengan C1 yang dimiliki para saksi," imbuh dia.
Titi pun meminta kubu Prabowo-Hatta untuk membuktikan tuduhannya. Dia khawatir, isu ini bisa memprovokasi dan memicu kerusuhan di masyarakat.
"Saya tidak percaya. Dia yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau saya melihat, dengan keterbukaan KPU, nyaris tidak ada (kemungkinan penggelembungan suara). Apalagi kedua pihak (Jokowi dan Prabowo ) juga ikut mengawasi," papar dia.
Menurut Titi, kubu Prabowo sebaiknya membawa dugaan kecurangan hasil Pilpres ini untuk diselesaikan di meja hukum.
"Bisa memicu konflik horisontal di bawah. Ketimbang terus menyebarkan isu provokatif, lebih baik menempuh upaya hukum yang pasti. Kalau terus diprovokasi, bukan tak mungkin akan terjadi kerusuhan," pungkas Titi.
Hacker Korea
Sebelumnya, Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yosfiah mengungkap alasan kenapa Prabowo Subianto menarik diri alias mundur dari proses Pilpres 2014. Salah satunya karena ada penggelembungan suara.
"Ada 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang memanipulasi sekitar 4 juta suara," kata Yunus di Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.
Para hacker itu, jelas Yunus, memanipulasi penggelembungan suara dari pemilih golongan putih atau golput di beberapa kecamatan di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.
COMMENTS