Kata dia, ketiga program doktor yang dibuka tersebut telah berjalan beberapa tahun dan terus ditingkatkan kualitasnya.
“SPP program doktor, sebelum adanya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya sebesar Rp 6.5 juta, namun stelah adanya kebijakan itu menjadi Rp 12 juta/semester. Ini berlaku disemua perguruan tinggi,” terang Prof. La Rianda.
Meski demikian, dia mengaku mahasiswa tidak membayar sejumlah itu, karena ada subsidi pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN). Jumlahnya mencapai 10 persen dari total SPP yang diberikan. “Jadi yang dibayarkan mahasiswa hanya sekitar 10 jutaan saja SPPnya. Selebihnya ditanggulangi pemerintah melalui dana BOPTN itu,” ungkapnya.
Jadwal pendaftaran program doktor dalam waktu dekan akan dibuka, hanya bulan Februari ini masih fokus sosialisasi dulu. Bagi mahasiswa baru dan pendaftaran ulang, dimulai bulan Maret s.d Juni. Bagi mereka yang melalui beasiswa BPPS, pendaftarannya sampai Mei.
“Penerima beasiswa BPPS akan dites lebih awal, utamanya bagi dosen swasta. Ini bukan hanya S3 tapi juga berlaku pada program S2,” jelas alumni IPB itu.
Selain membuka program doktor, pascasajana Unhalu juga memebrikan peluang studi pada program magister. Adapun program master saat ini sudah ada sembilan program studi tersedia, diantaranya Agrisbisnis, Agronomi, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Ilmu Managemen, Pendidikan IPS, Administrasi Pembangunan, Ekonomi, Kajian Budaya, dan prodi Matematika.
“Dari sembilan prodi yang ada, paling banyak diminati Administrasi Pembangunan (AP), Pendidikan IPS, dan Pendidikan Matematika. Khusus prodi PM banyak diminati karena selama ini banyak guru-guru dari eksakta yang ingin lanjut studi S2. Bahkan saking banyaknya sehingga sebagian lebih memilih pendidikan IPS, walaupun ini tidak singkron dengan spesifikasi keilmuan awalnya,” ungkapnya.
Guru besar pada Fakultas Pertanian Unhalu ini, menyadari bahwa sejauh ini masih banyak mahasiswa lanjut studi S2 tidak sesuai dengan basic ilmunya. Kondisi ini tentu tidak boleh berlanjut karena implikasinya pada penerapan ilmu itu nantinya. Relevansi keilmuan mulai dari sarjana hingga master maupun doktor diperlukan dalam rangka pencapaian kualitas itu.
Makanya, pihak Unhalu berupaya menyediakan kebutuhan prodi yang sangat diminati itu. Penataan ini diperlukan agar out put sumber daya betul-betul berkualitas dan spesifikasi keilmuannya relevan. Sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan dan institusi saat ini program pasca sarjana berbenah disegala lini. Mulai dari penataan dan pengarsipan administrasi, peningkatan kedisiplinan pegawai, hingga penerapan apel pagi dan sore.
“Penataan secara internal terus kita galakkan dalam rangka pencapaian akreditasi. Itu memang tidak mudah tapi kita akan upayakan semaksimal mungkin. Variabelnya cukup banyak sehingga butuh perhatian serius, salah satunya dengan dokumentasi pengarsipan tadi,” tambahnya.
Tantangan paling besar dihadapi kaitannya dengan pengelolaan institusi, bagaimana menumbuhkan sikap disiplin dan kemauan kerja keras dari pegawai. Padahal sehebat apapun pimpinannya jika tanpa didukung dengan bawahan yang kapabel dan mau bekerja sangat sulit mewujudkan tujuan itu.
Soal SPP program magister, Prof La Rianda mengaku sebenarnya Unhalu termasuk paling murah, tapi itu sebelum adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dulu masih sekitar Rp 4 juta masih dibawah Unhas, Rp 4,5 juta. Namun setelah ada kebijakan UKT itu, SPP bisa tergolong tinggi kalau standarnya masyarakat Sultra.
“Untuk level S2, SPP Unhalu sebanyak Rp 7,2 juta/semester. Tapi keuntungannya, setelah bayar ini tidak ada lagi pembayaran lainnya. Beda sebelumnya saat masih SPP 4 juta banyak yang masih harus ditanggulangi, seperti seminar proposal, hasil, ada uang IT, peningkatan kualitas, belum lagi setiap registrasi harus bayar. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran itu,” katanya.
Meski demikian, sebagaimana program doktor, ternyata SPP yang dibayar tidak sebanyak itu, karena pemerintah memberi subsidi sebesar 10 persen melalui dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN). Itu semua berlaku di semua perguruan tinggi negeri. “Jadi yang dibayar tinggal sekitar Rp 6 jutaan saja,” tandasnya.
Sumber : Kendari post
COMMENTS