"Berapa banyak laporan pelanggaran, belum kita tahu. Karena laporan itu kan masih ada yang di kecamatan. Jadi kami belum tahu berapa pelanggaran, tapi laporan dari kecamatan banyak yang masuk. Mereka lagi proses, setelah itu baru didorong ke kabupaten. Jadi kami belum mengkalkulasi sampai hari ini," kata Ketua Panwaslukada Konawe, DR Haslita Laburu, sehari sebelum pleno KPU.
Dari laporan yang masuk, yang sudah pasti adalah keterlibatan PNS dan anak-anak pada saat kampanye, mengikut sertakan anak-anak di bawah umur. Dari temuan Panwas kecamatan, pasangan calon nomor 6 dan nomor 8 disebut sebagai pelaku. Selain keterlibatan PNS dan anak-anak, isu yang kencang berhembus adalah bagi-bagi beras yang digerakan pemerintah daerah melalui kepala desa, lurah dan camat. Tapi kata DR Haslita, hal itu belum disebut pelanggaran.
Memang nyaris saja terbukti, tapi untungnya Panwaslukada Kabupaten dan Kecamatan, lebih dulu mengendus acara bagi-bagi beras itu, sehingga belum masuk kategori pelanggaran. Hanya memang, kata dia, semua kepala desa, lurah dan camat diperintahkan oleh pemerintah daerah untuk membagikan beras pada seluruh masyarakat 2 hari sebelum hari-H pencoblosan. Tujuannya, agar masyarakat memilih calon tertentu.
"Justru panwaslukada kabupaten yang menghentikan pembagian beras. Kami hentikan karena 2 hari sebelum Pilkada mau dibagi. Kita takut, program pemerintah pusat digunakan salah satu calon sebagai alat kampanye untuk mempengaruhi pemilih. Kita tidak bisa buktikan bahwa itu untuk pasangan nomor berapa, karena berasnya belum dibagi sudah kami stop," jelasnya.
Walaupun berasnya belum dibagi, tapi indikasi kuat mengarah ke calon yang punya hubungan langsung dengan birokrasi di Konawe, karena acara bagi-bagi beras itu dimotori aparat pemerintah. Informasinya, beras yang jumlahnya berton-ton itu, akan dibagi di 30 kecamatan. Haslita tidak bisa merinci berapa ton beras yang ditemukan Panwaslukada Konawe yang rencananya akan dibagi oleh kepala desa, lurah dan camat.
"Untuk penyaluran beras kami hentikan dulu, meskipun itu bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu dan korban bencana alam. dan bisa dibagikan setelah usai penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih," jelasnya. Haslita merincikan, ada beberapa ton beras yang pada saat itu akan diedarkan, 6 ton di Kecamatan Wawonii barat, 3 ton di Kec. Wawonii utara, 6 ton di Kec. Lalongggasumeeto, 5 ton Kec. Bondoala, Kec. Sampara 6 ton.
Beras-beras itu berasal dari Dinas Sosial yang siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. Tapi hal ini mengundang pertanyaan kenapa harus dibagi pada saat berlangsungnya pemilukada. Tapi dari temuan itu tak ada pengakuan, jika beras tersebut berasal dari salah satu calon.
Bagaimana dengan kabar semua Pasangan calon terlibat pembagian amlop kepada masyarakat? Haslita mengatakan bahwa kabar beredarnya amlop belum ada bukti yang kuat. Jika isu itu benar, uang yang dibagi belum ditau berasal dari calon nomor urut berapa. Sementara keterlibatan oknum wartawan dalam membagi amplop juga belum cukup bukti. “Yang tahu mungkin yang menangkap dan ditangkap, karena mereka mempunyai data lengkap," terangnya
Sementara itu, kata dia, Panwas tidak menemukan adanya kepala Dinas yang mendukung terang-terangan salah satu calon apa lagi keterlibatan Bupati seperti yang dikabarkan. "intinya kami masih melakukan pemeriksaan tentang pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Konawe, apalagi terjadi dua putaran," pungkas Haslita akhir pekan lalu.
COMMENTS