Dalam orasinya Muharam menegaskan, ada kerjasama antara Lukman Abunawas, polisi, Panwas dan KPU. Tertangkapnya Muliadi menjadi bukti besar bahwa itu adalah kerjasama bupati Konawe dan 3 lembaga besar di Konawe. "Tidak mungkin seorang Muliadi berani melakukan tindakan melawan hukum, jika tidak ada orang besar di belakangnya. Upaya tersebut adalah kerjasama untuk memenangkan pasangan Kerry Konggoasa-Parinringi (Berkesan) yang tidak lain menantu Lukman. Bukti lain keterlibatan Bupati Konawe, saat ini dia berada di Wawonii untuk mengamankan suara Berkesan di 7 kecamatan tersebut.
"Kita harus melawan penindasan yang dilakukan Lukman, dengan berusaha memenangkan menantunya. Ini bukan kerajaan. Karena itu masyarakat Konawe harus bersatu," katanya.
Selain menyinggung keterlibatan Lukman, Syamsul Ibrahim yang ikut memberikan orasinya, menyebut keterlibatan Ketua KPU Konawe, Sukiman Tosugi. Pasalnya, Ketua PPK yang diamankan adalah penyelenggara Pemilukada yang ada di bawah naungan KPU. Sudah terbukti bahwa apa yang dilakukan, telah mencederai pesta demokrasi di tanah Konawe.
Pasalnya, kotak suara yang harusnya dibawa ke kantor KPU setelah pleno di tingkat PPK, justru dibawa ke rumahnya. "Yang jadi pertanyaan, kemana kotak suara itu disinggahkan sebelum dibawa ke rumah Muliadi. Karena, perjalanan dari Asinua hanya memakan waktu satu jam,"katanya.
"Patut diduga ada upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk menambah suara salah satu pasangan calon. Untuk itu, KPU harus tanggung jawab. Kita tidak bisa lagi percaya KPU. Bagaimana dengan kotak suara di Wawonii yang tidak ada sinyal. Sulit dibayangkan karena tidak ada jaringan. Bisa saja surat suara diganti di tengah laut. Bagaimana di Routa," katanya.
Kandidat Bupati Konawe itu, meyakini campur tangan KPU dan lembaga lain, sangat kuat. Dia meyakini, suara pasangan Berkesan tidak mencukupi 30.09 persen. Fakta lain, KPU mengurangi tingkat partisipasi untuk menaikan suara pasangan tertentu untuk menangkan calon nomor 6. Metode itu, kata dia, sudah diketahui calon wakilnya, Litanto. Karena itu, dia mengingatkan KPU apabila ada satu suara yang hilang, maka tanggung jawab KPU untuk menjawabnya.
Muhidin, orator lainnya mengatakan, Lukman punya andil besar dengan sikap berani Muliadi. Mengapa itu terjadi? Karena jika bukan menantunya yang naik menjadi penguasa, maka Lukman akan ditangkap karena kasus korupsinya. Terbukti lagi dengan adanya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih cepat dari jadwal. Semestinya cair April, tapi Lukman mencairkan lebih awal karena dananya akan digunakan untuk memenangkan Berkesan.
Para kepala desa, lurah dan camat dituntut untuk memenangkan berkesan. Forum musyawarah desa menjadi forum elit untuk memenangkan pasangan nomor 6. Begitu pula lurah dan camat yang ditekan untuk memenangkan menantu Lukman.
"Pesta demokrasi di Konawe sudah dicederai, tersistematis oleh elit, baik bupati, Kapolres dan ketua KPU, semuanya adalah biang kerok," teriaknya disambut sorakan massa lainnya.
Kapolres Konawe, AKBP Andi Anugrah S Ik yang dikonfirmasi mengatakan, wajar jika ada mosi tidak percaya terhadapnya. Tapi dia yakin, apa yang dilakukannya sudah benar. "Yang penting kita lakukan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai petunjuk yang ada. Mosi tidak perrcaya kan tidak pada seluruhnya," katanya.
Lulusan Akabri 1993 itu, juga sangat yakin, 3 anggotanya yang diamankan sudah melakukan tugas dengan benar. Kalau pun dalam mengangkut kotak suara itu, mobil yang digunakan adalah mobil anggota, baginya itu tidak salah. Karena KPU tidak menganggarkan dana untuk mengangkut kotak suara dari PPK ke KPU. "Semua anggota kita berangkat ke TKP menggunakan kendaraannya.
Begini, KPU tidak menyediakan anggaran untuk angkut kotak suara. Maka atas inisiatif mungkin daripada tidak aman di tempat itu, dibawa pulang semuanya," jelasnya.
Karenanya dia yakin, anggotanya tidak salah. Hanya yang dia sayangkan, anggotanya itu tidak melaporkan akan mengangkut kotak suara menggunakan mobil pribadi. Padahal, dia sudah banyak memberi pembekalan pada anggotanya.
Polisi Pengawal Kotak Suara Diperiksa
Kapolda Sultra Brigjend Pol Ngadino SH bereaksi cepat menangani kecurangan Pilkada Konawe. Kedatanganya di Konawe, Ngadino diwakili Kapolres Konawe, AKBP Andi Anugrah SIK, Kapolresta Kendari AKBP Yuyun Yudhantara SIK dan Kapolres Buton AKBP Moch.Fahrurrozi. Mereka lalu menggelar pertemuan. Dalam pertemuan itu turut dihadiri pasangan Syamsul Ibrahim-Litanto dan tim pemenangan pasangan Irawan Laliasa-Burhanuddin AK (Ilham), Hikmat Ilham Anshari diruang kerja Kapolres Konawe, Selasa (26/2) kemarin.
Dalam kesempatan itu Kapolda Sultra, mengatakan tiga oknum polisi yang bertugas saat itu hari ini (Rabu 26/2) diperiksa di Polda Sultra. Ketiga oknum polisi itu terdiri atas satu perwira dan dua bintara. "Ini untuk memastikan sejauh mana keterlibatannya," ujar Brigjend Pol Ngadino .
Menyangkut unjuk rasa massa Konawe Bersatu yang digelar di Mapolres Konawe, Kapolda Sultra menghimbau agar massa tidak anarkis. Sebab jika terjadi anarkis maka masyarakat sendiri yang akan merugi. "Sejak awal telah menghimbau anggota di Konawe agar mengawal pemilukada," tambahnya. Sementara itu, Kapolres Konawe AKBP Andi Anugrah SIK mengatakan insiden itu adalah hal yang tidak diinginkan. Semua pihak tidak bercita-cita melakukan pekerjaan yang Cacat. Pihaknya telah merencanakan berbagai hal untuk mengamankan situasi tersebut.
"Dugaan ada keterlibatan personil-personil saya, saat ini mereka telah dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan. Di sana akan ditentukan sejauh mana kesalahannya dan hukumannya apa. Itu yang tentukan penyidik Polda. Bukan di Polres. Kalau kami yang lakukan nanti dianggap tidak adil," ujar AKBP Andi Anugrah SIK.
COMMENTS